BANDARLAMPUNG- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, melantik Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
Pelantikan itu di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (24/2/2026).
Gubernur Lampung menetapkan Mohammad Zimi Skil sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Lampung.
Sebelumnya, Zimi Skil menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Lampung.
Kemudian Hayudian Utomo menjabat Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
Hayudian Utomo sebelumnya menjabat Kepala Bidang Kerja Sama, Pengawasan, dan Pembangunan Sumber Daya Industri Disperindag Lampung.
Sistem Merit
Marindo Kurniawan menegaskan, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru ini ialah hasil seleksi terbuka secara transparan, objektif, dan kompetitif selama dua bulan.
Proses itu telah mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.
Pejabat ini, kata ia, merupakan satu dari tiga nama terbaik hasil seleksi terbuka. Ini menjadi wujud komitmen Pemprov Lampung menegakkan sistem merit bagi ASN.
“Pemprov menempatkan kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak kinerja ASN sebagai pertimbangan utama mengisi jabatan,” ujar Marindo membacakan sambutan Gubernur.
Secara khusus, ia juga menyoroti peran strategis Disperindag memperkuat struktur ekonomi daerah. Disperindag bertanggungjawab meningkatkan daya saing industri, memperluas akses pasar, dan menjaga stabilitas perdagangan.
Target Pemprov
Marindo meminta pejabat baru mendorong hilirisasi industri, digitalisasi perdagangan, dan lancar distribusi barang.
Selain itu, juga perlu perkuat kerja sama perdagangan antarprovinsi guna memperluas pasar produk Lampung.
Menuju Indonesia Emas 2045, Pemprov Lampung menargetkan penguatan struktur ekonomi inklusif, peningkatan daya saing industri dan perdagangan, serta pelayanan publik cepat, transparan, dan akuntabel.
Ia menekankan tiga hal kepada pejabat baru, yakni bekerja integritas dan loyalitas, membangun sinergi lintas perangkat daerah, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.
“Laksanakan amanah ini penuh tanggung jawab. Tantangan pembangunan tak bisa selesai secara sektoral, tapi harus melalui kolaborasi,” katanya. (kmf)
